HGB di Laut Surabaya-Sidoarjo: Fakta Mengejutkan

Kami telah menemukan fakta mengejutkan tentang zona HGB di Laut Surabaya-Sidoarjo, sebuah area pesisir penting yang menghadapi tantangan besar. Awalnya teridentifikasi melalui aplikasi Bhumi, zona ini mencakup 656 hektar yang sangat penting untuk keanekaragaman hayati lokal dan mata pencaharian nelayan. Para nelayan melaporkan kesalahpahaman mengenai kepemilikan tanah yang terkait dengan inisiatif budidaya perikanan pemerintah di masa lalu, membuat mereka rentan. Ada kekhawatiran serius terkait dengan rencana reklamasi yang mengancam habitat mangrove dan mengganggu ekosistem lokal. Peraturan yang tidak jelas memperburuk situasi, menyoroti kebutuhan akan tata kelola yang lebih baik. Untuk memahami implikasi penuh dan menjelajahi solusi potensial, kita harus mempertimbangkan konteks yang lebih luas dari perkembangan ini.

Asal Penemuan HGB

Saat kita menyelami asal-usul penemuan Hak Guna Bangunan (HGB), penting untuk memahami konteks yang memicu penyelidikan ini.

Rasa ingin tahu kami terpicu oleh temuan yang viral di Tangerang, mendorong kami untuk mengeksplorasi dampak regulasi HGB terhadap penggunaan lahan lokal. Thanthowy Syamsuddin, seorang dosen Unair, menggunakan aplikasi Bhumi untuk mengidentifikasi HGB yang mencakup 656 hektar di dekat Ekowisata Mangrove pada koordinat tertentu.

Situasi ini mencerminkan masalah reklamasi sebelumnya di Tangerang, meningkatkan kekhawatiran tentang legitimasi. Konteks historis di sekitar area ini menyoroti praktik alokasi lahan yang signifikan yang menginformasikan penyelidikan saat ini.

Otoritas kini sedang menyelidiki implikasi penerbitan HGB, menekankan kebutuhan akan kejelasan dalam hak atas tanah dan tata kelola lokal.

Kesaksian Nelayan

Kesaksian para nelayan mengungkapkan narasi yang mengkhawatirkan tentang kesalahpahaman dan manipulasi terkait kepemilikan tanah dan dampaknya terhadap mata pencaharian mereka.

Banyak dari kita mengingat secara samar detail tentang pembelian tanah untuk akuakultur selama era Orde Baru. Kepala desa setempat mendorong kami untuk menjual tanah kami, dengan janji kompensasi sebesar IDR 3 juta setiap orang, yang banyak dari kami terima tanpa sepenuhnya memahami konsekuensinya.

Kami disesatkan tentang potensi masa depan dari tanah kami, tidak menyadari rencana reklamasi yang terkait dengan penerbitan HGB. Keterlibatan PT Hendrik telah menimbulkan kekhawatiran serius di antara komunitas kami.

Pengalaman kami menyoroti kurangnya transparansi yang signifikan dalam diskusi kepemilikan tanah, membuat kami rentan dan tidak pasti tentang mata pencaharian perikanan kami.

Implikasi Lingkungan

Kesalahpahaman seputar kepemilikan tanah berdampak langsung terhadap lanskap lingkungan Laut Surabaya-Sidoarjo. Area HGB seluas 656 hektar mencakup ekosistem pesisir vital yang melindungi dari banjir dan erosi pantai.

Namun, rencana pengembangan mengancam habitat ini, terutama hutan bakau dan tambak ikan lokal. Data historis menunjukkan transformasi dramatis dari lingkungan laut menjadi situs pengembangan potensial, memicu kekhawatiran tentang kehilangan keanekaragaman hayati. Perubahan semacam itu membahayakan integritas ekologis yang mendukung komunitas nelayan lokal, yang mata pencaharian mereka bergantung pada ekosistem yang sehat.

Aktivis lingkungan memperingatkan bahwa aktivitas reklamasi yang terkait dengan sertifikasi HGB dapat lebih merusak area kritis ini, menggoyahkan jasa ekosistem esensial.

Kita harus mengakui urgensi untuk melestarikan ekosistem ini demi memastikan masa depan yang berkelanjutan bagi alam dan komunitas.